JAKARTA, iNewsBelu.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan laporan hak asasi manusia (HAM) nasional ke Dewan HAM PBB , Rabu (9/11/2022).
Yasonna sekaligus memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia di Markas PBB, Jenewa, Swiss.
Berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan Yasonna di antaranya tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan. Perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum juga dilaporkan ke Dewan HAM PBB.
“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara virtual dari Jenewa, Rabu (9/11/2022).
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
