Pilkada Akan Tetap Digelar November Mendatang 2024, Ini Penjelasan KPU

KPU sebagai penyelenggara Pilkada 2024 menyatakan komitmennya untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Idham menekankan KPU tidak berwenang untuk mengubah UU Pilkada, dan tugasnya hanya menjalankan peraturan yang ada. 
"KPU tidak mempunyai kapasitas berbicara dalam tataran pembentuk undang-undang. KPU hanya pelaksana UU Pilkada," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, melarang perubahan jadwal Pilkada 2024.  MK menilai perubahan jadwal dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada.
 

Editor : Stefanus Dile Payong