Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua. “Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.
“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” tutur Panglima TNI.
Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.
“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” tandasnya.
Selain itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.
“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-_backup_ Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
