Sudah Izin Jokowi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Akan Pukul Bupati yang Gagal Turunkan Stunting

KUPANG, iNews.id  - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat menegaskan kepada seluruh kepala daerah se-provinsi kepulauan itu untuk wajib mendukung penuh Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," kata Gubernur dalam keterangan tertulis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jumat (4/3/2022)

Baca Juga

Gubernur NTT Minta Kepala Daerah di Wilayahnya Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

Dikatakan, mulai hari ini, diperintahkan kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku telah meminta izin kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke wilayah Pulau Sumba beberapa waktu lalu.

"Waktu Pak Presiden datang ke Sumba, beliau bilang, 14 persen nasional untuk stunting di tahun 2024. Saya minta izin, kalau umpama sudah tidak bisa tidak diajar lagi saya pukul. Pak Presiden jawabnya begini, perlu itu. Jadi buat para bupati mohon maaf jadi kalau stunting tidak turun-turun saya pukul," kata dia.

Baca Juga

Lintasi Jalur Maut, Gubernur NTT Viktor Laiskodat Temui Warga yang Terisolasi di Naikliu

"Jadi saya minta izin presiden dulu sebelum saya pukul," sambung Viktor.

Orang nomor satu di NTT itu merasa malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai “juaranya” kemiskinan dan angka stunting saja.

Ia memerintahkan agar data tentang keluarga yang "by name by addres" milik BKKBN sangat memudahkan Pemprov NTT untuk mengintervensi keluarga yang berpotensi stunting.

Baca Juga

Soal Video Viral Gelar Pesta Abai Prokes, Ini Kata Gubernur NTT

Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan di NTT.

Oleh karena itu, dia tidak ingin ada kepala daerah yang hanya “duduk” di kantor saja tetapi harus turun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing.

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," tegas dia

Editor : Stefanus Dile Payong