Gubernur NTT Minta Kepala Daerah di Wilayahnya Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

KUPANG, iNews.id – Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk bekerja maksimal menurunkan angka stunting. Apalagi menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, tidak ada daerah di NTT yang prevalensi stuntingnya di bawah 20 persen. 
Gubernur NTT Viktor B Laiskodat mengimbau kepada seluruh kepala daerah di wilayah untuk wajib mendukung penuh Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI).

“Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," katanya, Jumat, (4/3/2022). 

Baca Juga

Miris, Layaknya Anak Tiri Atlit Tinju PON Aceh Peraih 2 perak 1 Perunggu Tidak Disambut Pemda Belu

Dia memerintahkan kepada semua jajaran dan seluruh kepala daerah se-NTT untuk menggunakan data akurat yang dimiliki BKKBN dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan berpotensi stunting. Ia memerintahkan agar data tentang keluarga yang "by name by addres" milik BKKBN sangat memudahkan Pemprov NTT untuk mengintervensi keluarga yang berpotensi stunting. 

Dia merasa  malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai “juaranya” kemiskinan dan angka stunting saja. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain kolaborasi semua pihak.

Viktor tak ingin ada kepala daerah yang hanya “duduk” di kantor saja. Dia ingin agar para kepala daerah urun langsung ke desa-desa untuk memonitor langsung soal stunting di daerahnya masing-masing. 

Baca Juga

Brutal Oknum Guru di Sikka NTT, Tega Rusaki Posko Calon Bupati Paket SAR

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan wali kotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," tegas dia. 

Ia juga tak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Viktor ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada.  Terkait data-data di luar stunting menurutnya bisa ia cari sendiri dari internet.

Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas yang hadir dalam acara sosialisasi RAN PASTI di Kupang mengakui sangat terbantu dengan data dan program yang dimiliki BKKBN.

Baca Juga

Pertama di NTT Pemda Belu Gelar Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi Ratusan Siswa di Atambua

 “Saya bertekad dengan arahan jelas dan tegas dari Gubernur NTT serta bimbingan teknis dari BKKBN akan bisa menurunkan stunting di daerah saya,” tutur Agas Andreas. 

Data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 kabupaten berkategori “merah”. Pelabelan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.

Editor : Stefanus Dile Payong