JAKARTA - Komnas HAM menegaskan akan bekerja sesuai dengan tugas fungsinya, dalam menangani kasus baku tembak anggota Polri di kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Namun, dalam perjalanannya, lembaga tersebut dimungkinkan akan berkoordinasi dengan Korps Bhayangkara.
"Komnas akan jalan dengan tugas fungsinya sendiri. Tim yang dipimpin Pak Gatot dan Pak Agung dari Mabes Polri sebagai tim khusus, juga jalan sendiri. Tapi kita akan bekerja, berkoordinasi untuk hal-hal tertentu yang kita pikir perlu," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat jumpa media, Jum'at (17/7/2022).
Ahmad mencontohkan, dalam perjalanannya, Komnas HAM mungkin akan meminta data dari Polri terkait hasil forensik. Begitu juga sebaliknya, pihaknya akan memberikan data ketika Polri membutuhkan dari lembaga yang dipimpinnya itu.
"Misalnya manakala Komnas HAM membutuhkan data-data forensik yang lebih mendalam, tentu kami akan minta bahan-bahan yang ada di tim kepolisian," jelas dia.
"Sebaliknya, karena kami juga melakukan proses pemantauan penyelidikan ke berbagai tempat, ya bisa jadi juga kami punya bahan-bahan yang kami miliki tapi tidak dimiliki oleh tim khususnya Mabes Polri. Kami bisa membagikannya," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Ahmad menegaskan, meskipun akan berpegang pada tugas fungsinya masing-masing, tetapi pada hakikatnya setiap lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mencari titik temu terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
"Tujuannya sama, yaitu nanti pada akhirnya bisa membuka tabir persoalan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dan itu pertanyaan publikkan?" beber dia.
"Tentu yang tidak bisa kita lupakan adalah menjawab rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, maupun rasa keadilan publik. Demi tegaknya hukum di negeri kita," lanjut dia.
Menurut dia, persoalan tewasnya Brigadir J ini harus diungkap ke publik guna menjaga integritas hukum di Indonesia. Dia pun akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak guna menangani kasus ini.
"Penting sekali untuk menjaga integritas dari penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk Polri dan juga sebetulnya integritas Komnas HAM sebagai lembaga bagian dari lembaga pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Nanti selanjutnya akan ada pertemuan -pertemuan yang intensif untuk memperdalam pencegahan kedua belah pihak," tambah dia.
Dalam kesempatan itu, Ahmad mengapresiasi langkah Polri yang sudah meminta keterlibatan Komnas HAM dalam menangani kasus yang mencuri perhatian dari banyak kalangan itu.
"Sejak awal kami merasa senang, karena pihak kepolisian bukan saja secara terbuka meminta keterlibatan Komnas HAM, tapi juga secara prinsip sudah menunjukkan kehendak yang sangat bagus untuk akuntabel, betul-betul menjadi mitra strategis. Sehingga apapun kita bisa bicara secara transparan antara Komnas HAM dan Mabes Polri," tegas dia.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
