Kabar Gembira, Pendidikan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Simak Ini Alasan MK

JAKARTA, iNewsBelu.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar selama sembilan tahun secara gratis di semua sekolah. Itu artinya, pendidikan gratis ini wajib berlaku mulai dari tingkat SD hingga SMP atau yang sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Perintah itu merupakan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Uji materi itu diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), bersama tiga pemohon individu, yaitu Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum, khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. 

Baca Juga

Politik Uang MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara

"Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Selasa (27/5/2025).

Meskipun begitu, dalam pertimbangan hukum,  Mahkamah menegaskan sekolah/madrasah swasta tidak dilarang sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, bantuan pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta, tetap hanya dapat diberikan kepada sekolah/madrasah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Baca Juga

Jelang Putusan MK Tokoh Lintas Agama Siaga di Markas Brimob Hingga Malam Hari

Pertimbangan Hukum

MK mengungkapkan alasan putusan agar pemerintah menggratiskan SD-SMP negeri dan swasta. Dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, selama ini hanya berlaku di sekolah negeri. Penerapan yang terbatas ini, menurut MK, menimbulkan ketimpangan akses pendidikan bagi siswa yang harus bersekolah di sekolah atau madrasah swasta karena sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh peserta didik. Hal ini sejalan dengan dalil para pemohon.

MK menegaskan, dalam kondisi seperti itu, negara tetap memiliki tanggung jawab konstitusional. Negara wajib memastikan semua anak bisa mengakses pendidikan dasar, tanpa terhambat oleh faktor ekonomi atau keterbatasan fasilitas pendidikan. Frasa tanpa memungut biaya dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda. Peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri harus menanggung biaya lebih besar jika bersekolah di lembaga swasta.

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan 40 Sengketa Hasil Pilkada Hari ini

"Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa," kata Enny.

Editor : Stefanus Dile Payong