Woow! Masyarakat Baduy Tolak Bantuan Dana Desa Rp2,5 Miliar, Simak Alasannya

LEBAK, iNewsBelu.id - Masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa (DD) sebesar Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa. Alasannya karena bantuan itu berbenturan dengan aturan adat. Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Oom membenarkan bahwa Baduy sudah sejak lama tidak menerima bantuan dana desa (DD).

"Hante, hante masuk, atu sulit dicaritakeunana (tidak, tidak masuk (DD ke Pemdes Kanekes), ya sulit diceritakannya). Intinya sulitnya itu karena berbenturan dengan aturan adat," kata Oom dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga

Dugaan Korupsi Dana Desa, Kejari TTU Geledah Desa Nainaban 1 Unit Laptop Berhasil Diamankan Penyidik

Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Oom, namun masyarakat Baduy lebih memilih untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada, tanpa campur tangan dana dari luar.

"Kami menghargai bantuan yang diberikan, tetapi kami lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan kami tanpa melibatkan dana dari luar, termasuk dana desa," kata Jaro Oom. Penolakan masyarakat Adat Baduy melalui Desa Kanekes ini bukanlah pertama. Penolakan DD oleh Desa Kenekes sudah terjadi pada tahun 2017 hingga 2022.

Penolakan DD oleh Adat Baduy bukan berarti menolak bantuan melainkan Adat Baduy untuk menjaga kearifan lokal yang sangat kuat dan mereka memilih untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan pada dana dari luar.

Baca Juga

Korupsi Dana Desa Rp670 Juta Kades Wailebe Flores Timur NTT Ditetapkan Jadi Tersangka

"Tidak mau disulitkan dengan berbagai administrasi terkait dengan penerimaan DD yang bersumber dari pemerintah pusat," tandasnya. Kabid Pembinaan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa DPMD Kabupaten Lebak, Zamroni, menyatakan bahwa penolakan dari masyarakat Baduy ini menjadi hal yang harus dihargai dan dipahami.

"Tidak mau disulitkan dengan berbagai administrasi terkait dengan penerimaan DD yang bersumber dari pemerintah pusat," tandasnya. Kabid Pembinaan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa DPMD Kabupaten Lebak, Zamroni, menyatakan bahwa penolakan dari masyarakat Baduy ini menjadi hal yang harus dihargai dan dipahami.

Menurutnya, ada empat bantuan dana untuk Desa Adat Baduy, yang pertama Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Bantuan Provinsi Banten. "Kami telah mengusulkan dana desa untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Kenekes, namun kami menghormati keputusan masyarakat Baduy. Kami tetap akan menjaga komunikasi dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat," ujar Zamroni.

Editor : Stefanus Dile Payong