JAKARTA - Aksi mogok massal pelaku pariwisata di Labuan Bajo , Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dimulai hari ini telah diantisipasi oleh pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung atau telah menjadwalkan kunjungan ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) tersebut.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memastikan respons cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT yang berkoordinasi dengan seluruh pihak.
Polres, TNI, Satpol PP, Dishub, ASDP, Pelni, dan institusi pemerintah lainnya turut dilibatkan untuk mengawal keamanan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo selama aksi mogok para pelaku pariwisata sekaligus memasilitasi sarana transportasi saat beraktivitas di kota Labuan Bajo. Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengimbau wisatawan tetap tenang dan tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina mengimbau wisatawan tetap tenang dan tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
"Untuk teman-teman yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Labuan Bajo jangan khawatir, Labuan Bajo aman untuk dikunjungi. Seluruh pihak dari otoritas setempat di Labuan Bajo maupun masyarakat menjamin keamanan dan kenyamanan teman-teman semua berwisata di Labuan Bajo,” ujar Shana dalam keterangannya, Selasa (2/8/2022).
Sebagai informasi, sebagian besar pelaku pariwisata menghentikan seluruh aktivitas pelayanan pariwisata di Labuan Bajo selama satu bulan terhitung mulai hari ini, 1 Agustus 2022. Aksi mogok dilakukan sebagai imbas kenaikan tarif baru paket wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 2022.
Merespons aksi mogok massal tersebut, aksi tanggap darurat di Labuan Bajo digelar dengan melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk bisa mengondisikan keamanan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo.
Terkait transportasi, Pemkab Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan bersama BPOLBF menyiapkan dua unit bus Damri dan 4 unit kendaraan kecil di kawasan bandara untuk mengangkut wisatawan yang kesulitan mengakses jasa transportasi ke tempat tujuan mereka baik menuju hotel, maupun ke tempat tujuan lainnya.
“Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo,” ujarnya.
“Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman!” tandas Endi. General Manager PT ASDP Labuan Bajo Marsadik menjelaskan, sesuai hasil koordinasi bersama seluruh jajaran otoritas Manggarai Barat, pihak ASDP menyiapkan 2 unit kapal perbantuan dengan kapasitas masing-masing kapal kecil dengan kuota 80 orang dan kapal besar dengan kuota 300 orang.
"Kedua kapal perbantuan ini kami siapkan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang selama Agustus ini sudah menjadwalkan perjalanannya ke Labuan Bajo dengan rute perjalanan ke 3 pulau,” bebernya.
Menurut dia, kapal tersebut hanya untuk perbantuan selama masa aksi mogok masih berlangsung dan jika memang ada permintaan dari wisatawan. “Minimal dengan pemenuhan kuota 50 orang untuk kapal kecil dan 150 orang untuk kapal besar, kita pastikan bisa berlayar,” jelas Marsadik.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi isu mogok pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Labuan Bajo.
Menparekraf mengimbau semua pelaku parekraf menahan diri serta tetap mengutamakan dialog secara transparan, terbuka, dengan hati yang sejuk dan pikiran yang tenang.
“Mari sama-sama kita duduk bersama cari solusi, kita membuka ruang itu dan kita akan pastikan tidak akan ada efek-efek negatif," kata Menparekraf, Senin (1/8).
Selama ini, kata Sandiaga, pihaknya secara aktif membuka dialog dan menampung aspirasi dari seluruh pelaku parekraf di Labuan Bajo. Dia pun memastikan semua aspirasi dan masukan dari masyarakat ditampung dan dibawa ke dalam forum lintas kementerian/lembaga.
Dalam keterangan pers pada Sabtu (30/7), bupati Manggarai Barat Edistasius Endi juga menegaskan 3 poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Pertama, penyampaian aspirasi seluruh WNI merupakan hal yang dijamin Undang-Undang namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata.
Ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
