Kemenkumham Luncurkan Perpres No.60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM

JAKARTA,iNewsBelu.id- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna L. Laoly,  menyatakan tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (HAM). 

Karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Hukum Dan HAM Kemenkumham Kembali Dapat Anggaran Rp 21.2 Triliun di 2025

Melalui siaran pers yang diterima iNews id, Selasa (7/11/2023) Dalam upaya menguatkan komitmen pemerintah terhadap implementasi UNGPs, Yasonna menilai perlu sebuah kerangka regulasi. Untuk itu, KemenkumHAM menginisiasi Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM).  

"Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, alhamdulillah puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Selasa, 26 September 2023 Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah disahkan dan ditandatangani Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM,’’ kata Yasonna pada acara peluncuran Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, di Graha Pengayoman Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023) kemarin.

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan Stranas BHAM merupakan panduan-panduan yang rill dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM. ‘’Terkini, Saya bersama Dirjen HAM dan tim internal sedang menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM terkait dengan  mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional  dan Gugus Tugas Daerah  BHAM,” tutur Yasonna. 

Editor : Stefanus Dile Payong