Didakwa Rugikan Negara Triliunan Rupiah, Surya Darmadi Nyaris Gila

JAKARTA, iNewsBelu.id - Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng mengaku nyaris gila didakwa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Surya keberatan dan menolak didakwa merugikan negara. "Saya tolak dakwaan (jaksa), kebun saya cuma Rp4 triliun, didenda Rp78 triliun, terus Rp104 triliun, kemudian dakwaan Rp73,9 triliun, saya angkanya, saya setengah gila pak," kata Surya usai mendengarkan dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2022).

Tak hanya itu, Surya juga protes terkait pemblokiran rekening perusahaan miliknya oleh tim jaksa. Menurutnya, itu tidak bijaksana. Sebab, ia tak bisa menggaji seluruh karyawan yang bekerja di sejumlah perusahaan miliknya.

Baca Juga

49.336 Hektare Tanah Milik Surya Darmadi di Kalbar Disita Kejagung, Ini Rinciannya

"Saya punya perusahaan rekening diblokir, karyawan semua enggak bisa bergaji ya, tidak ada bijak, 23.000 sampai hari ini rekening saya semua diblokir, di luar kebun juga diblokir. Hotel properti ya, kapal semua diblokir," tegasnya.

Ia menuding ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghancurkan perusahaan miliknya dengan cara-cara memblokir rekening perusahaan. "Ada yang mau menghancurkan perusahaan saya!," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Bos PT Duta Palma, Surya Darmadi alias Apeng diakwa oleh tim jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 (Rp4 triliun) dan 7.885.857 dolar AS serta perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 (Rp73 triliun).

Baca Juga

Lahan dan Pabrik Seluas 697.196 Meter Persegi Milik Surya Darmadi Kembali diSita Kejagung

Kerugian keuangan dan perekonomian negara itu akibat dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apeng didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman.

Jaksa membeberkan, Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp7.593.068.204.327 (Rp7 triliun) dan 7.885.857 dolar AS sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penghitungan kerugian negara itu merupakan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022. Sedangkan kerugian perekonomian negara akibat korupsi Surya Darmadi, sambung jaksa, mengacu oada Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 24 Agustus 2022.

Baca Juga

Terkait Kasus Korupsi Surya Darmadi, Kejagung Sita Helikopter Bell 427

Tak hanya itu, Surya Darmadi juga didakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Surya Darmadi didakwa mencuci uang hasil korupsi lahan sawit ke sejumlah aset maupun transfer ke berbagai pihak.

Editor : Stefanus Dile Payong