Menurut Andi, percepatan pembangunan huntara menjadi perhatian BNPB. Kepala BNPB juga terus melaporkan perkembangan penanganan kepada Presiden.
“Percepatan dari BNPB akan disegerakan dan BNPB tetap mendampingi hingga transisi darurat berakhir,” tegasnya.
Terkait penyediaan tenda pengungsian, BNPB sejak awal telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menghitung kebutuhan secara terperinci. Jika kebutuhan tenda masih belum terpenuhi, pemerintah daerah diminta memanfaatkan bantuan Presiden senilai Rp20 miliar yang telah diberikan untuk penanganan bencana.
Andi juga menyinggung kebutuhan tandon atau tempat penampungan air bagi warga terdampak. Menurutnya, kebutuhan tersebut dapat diakomodasi oleh BPBD melalui bantuan yang tersedia.
Selain pembangunan hunian dan pemenuhan fasilitas dasar, BNPB mendorong pemerintah daerah untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terdampak hingga tingkat desa.
Informasi yang perlu disampaikan meliputi kebijakan penanganan bencana, besaran bantuan stimulan rumah rusak, mekanisme penyaluran bantuan, hingga informasi mengenai pelunasan kredit usaha yang masih dimiliki warga terdampak.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian dan memahami kebijakan pemerintah selama masa transisi darurat menuju pemulihan.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
