JAKARTA, iNewsBelu.id - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur Marciana. D Jone. Menghadiri secara labgsung rapat peningkatan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup pemerintahan Kementrian Hukum dan Ham di Jakarta, Jumat(17/02/2023).
Kegiatan yang digelar Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama tersebut melibatkan para Kepala Biro dan Kepala Pusdatin, para Sekretaris Unit Utama, para Kepala Kantor Wilayah, dan para Kepala Divisi yang mengikuti secara langsung ini dilaksanakan di Graha Pengayoman, Jakarta.
Sementara para pejabat dan pengelola kehumasan seluruh Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.
Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenkumham.
Didukung enam biro Biro yakni Biro Umum, Biro Pengelolaan BMN, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Humas, Hukum dan Kerjasama serta Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Hantor mengatakan, bahwa dengan berbagai macam tugas dan fungsi yang diemban, tentunya setiap jajaran membutuhkan kompetensi baik itu dari pimpinan sampai seluruh ASN.
Maka itu dalam kesempatan ini seluruh jajaran akan diberikan penguatan dan pemahaman agar kompetensi yang dibutuhkan pegawai dalam mengelola tata Pemerintahan yang baik dapat terlaksana.
Ditambahkan penyelenggaraan pemerintahan tentu tidak bisa dikatakan baik jika tidak diketahui masyarakat.
Hal inilah yang mendorong pengelola kehumasan harus memahami tugas dan fungsinya dengan baik dengan tujuan agar penyebaran informasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Glorifikasi pemberitaan positif bisa dilakukan dengan memaksimalkan pelayanan publik yang kita miliki. Website, pelayanan PPID, juga media sosial yang merupakan “wajah” Kemenkumham harus kita jaga dan rawat untuk melayani masyarakat dengan prima," ujarnya.
Usai membuka secara resmi kegiatan Karo Hukerma memberi ruang panel diskusi yang didahului oleh seluruh Kepala Biro dan Pusdatin untuk menyampaikan materi.
Dikesempatan pertama materi dibawakan oleh Kepala biro kepegawaian Sudjonggo.
Disampaikan dalam pengelolaan kepegawaian harus mempersiapkan 5 substansi, yakni PSIK dan Tata Usaha yang terdiri dari penyiapan rencana kebutuhan penyusunan formasi, pengendalian kepangkatan, dan penempatan pegawai, seleksi calon pegawai, pengembangan dan pemeliharaan simpeg, penyajian data, penyelesaian penerbitan kartu pegawai, penyusunan peraturan, petunjuk teknis dan sop serta pengelolaan arsip.
Substansi lainnya yaitu pengembangan pegawai, pembinaan dan penghargaan, mutasi pegawai serta kesejahteraan pegawai.
Karo kepegawaian juga mengatakan bahwa saat ini ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan tusi melalui manajemen talenta sebagai implementasi dari Permenpan 3/2020 pasal 2 tentang manajemen talenta.
Di kesempatan berikutnya Kepala Biro Keuangan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan anggaran serta target dan realisasi PNBP Kemenkumham.
Karo Keuangan juga menekankan pentingnya menyikapi permasalahan yang wajib menjadi atensi atas temuan riksa interim BPK RI Tahun 2022.
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan menjelaskan tentang pelaksanaan rencana kerja dan program di wilayah kemudian Kepala Biro Umum menjelaskan terkait digitalisasi arsip dan penggunaan aplikasi srikandi. Ditutup dengan penjelasan dari Kapusdatin terkait implementasi SPBE untuk mewujudkan peningkatan indeks SPBE yang baik.
Diskusi pun ditutup dengan tanya jawab oleh para peserta yang hadir langsung maupun mengikuti kegiatan secara virtual.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
