JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara atas rencana pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Luhut mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun beberapa skenario untuk subsidi BBM dan penyesuaian harga BBM bersubsudsidi jenis Pertalite.
Dia mengungkapkan, subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung APBN mencapai Rp502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, subsidi dan kompensasi bisa membengkak lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, Harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8/2022).
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan skenario berupa pembatasan volume BBM. Oleh karenanya pemerintah mendorong penggunaan MyPertamina. Saat ini, lanjutnya, masyarakat diminta untuk mendaftarkan kendaraannya di situs web MyPertamina dengan mengisi data untuk memastikan bahwa BBM subsidi dibeli oleh orang yang tepat alias yang benar-benar membutuhkan.
"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," tutur Luhut.
Dia menjelaskan, pemerintah akan memperhitungkan rencananya dengan sangat berhati-hati. Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” ungkap Luhut. Dalam upaya mengurangi subsidi dan kompensasi energi ini, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.
Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan subsidi dan kompensasi BBM berada di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. "Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden.
Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata Luhut.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
