Dalam pidato televisi, Wickremesinghe meminta para pengunjuk rasa untuk meninggalkan kantornya yang diduduki dan gedung-gedung negara lainnya dan bekerja sama dengan pihak berwenang.
"Kita tidak bisa merobek konstitusi kita. Kita tidak bisa membiarkan fasis mengambil alih. Kita harus mengakhiri ancaman fasis terhadap demokrasi ini," katanya.
Sri Lanka telah menderita krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.
Banyak yang menyalahkan pemerintahan Rajapaksa atas krisis tersebut dan melihat Wickremesinghe, yang menjadi PM pada Mei lalu, sebagai bagian dari masalah.
Tetapi ditanya apakah pernyataan PM merupakan indikasi bahwa tentara mungkin mengambil alih, seorang pengacara hak asasi manusia (HAM) di Kolombo, Bhavani Fonseka, mengatakan kepada BBC World at One bahwa Sri Lanka "tidak memiliki sejarah di mana militer telah memainkan peran aktif. dalam politik atau pemerintahan - tidak seperti beberapa negara lain di lingkungan itu".
"Kami memiliki demokrasi yang sangat kuat dan telah dipilih perwakilan dalam peran itu. Tetapi kami juga berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi segala sesuatu mungkin terjadi," terangnya.
Di luar kantor Presiden, wartawan BBC Tessa Wong mengatakan tentara bersenjata berdiri diam menyaksikan para pengunjuk rasa merayakan di dalam kantor PM.
Editor : Stefanus Dile Payong
