100 Diplomat Tinggalkan Ruang Sidang saat Menlu Rusia Bicara di Forum HAM PBB

ENEWA, iNews.id  - Lebih dari 100 diplomat dari sekitar 40 negara Barat dan sekutu, termasuk Jepang keluar dari ruang sidang saat pidato Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di forum Hak Asasi Manusia PBB , Selasa (1/3/2022). 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina. Akibat aksi boikot oleh utusan dari Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sejumlah negara lainnya, hanya menyisakan beberapa diplomat di ruangan itu. Diplomat yang tersisa termasuk Duta Besar Rusia untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, yang merupakan mantan wakil Lavrov, utusan dari Suriah, China dan Venezuela.

Baca Juga

Berminat? Jika Mau Pindah ke Pulau yang Indah Ini, Italia Tawarkan Rp220 Juta Bagi yang Mau.

Lavrov berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari jarak jauh. Ia membatalkan kunjungannya ke Jenewa pada awal pekan ini karena negara-negara Uni Eropa memblokir jalur penerbangannya. Dalam pidatonya, Lavrov menuduh Uni Eropa terlibat dalam 

"kegilaan Russophobic" dengan memasok senjata mematikan ke Ukraina selama kampanye militer Moskow yang dimulai Kamis lalu. Di antara diplomat yang melakukan boikot adalah Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly dan Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod. Mereka bergabung dengan Duta Besar Ukraina, Yevheniia Filipenko di belakang bendera besar berwarna biru dan kuning Ukraina.

"Ini adalah pertunjukan dukungan yang luar biasa bagi warga Ukraina yang berjuang untuk kemerdekaan mereka," kata Filipenko kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters. Menurut Filipenko, telah terjadi kehancuran besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di Kharkiv. 
“"Bangsal bersalin sedang diserang, bangunan tempat tinggal sipil dibom," tegasnya.

Baca Juga

Ubah Teluk Faroe Jadi Merah Darah Ratusan Lumba-lumba Dibantai dengan Tombak

Sementara Joly Kanada mengatakan, Lavrov memberikan versi yang salah, tentang apa yang terjadi di Ukraina. “Itulah mengapa kami ingin menunjukkan sikap yang sangat kuat bersama-sama," ungkapnya.

Kanada juga akan mengajukan petisi ke Pengadilan Kriminal Internasional atas apa yang dikatakan Joly sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" Rusia. Dia mengacu pada pengadilan yang berbasis di Den Haag di mana kantor kejaksaan ICC pada hari Senin mengatakan akan meminta persetujuan pengadilan untuk membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Utusan AS untuk Dewan Hak Asasi Manusia, Michele Taylor, mengatakan dalam sebuah pernyataan: 

Baca Juga

Presiden Jokowi Bertolak ke Eropa Membawa Misi Perdamaian, Ma’ruf Amin Jadi Plt Presiden

"Perang agresi Rusia ini akan memiliki implikasi mendalam bagi hak asasi manusia di Ukraina dan Rusia, dan para pemimpin Rusia akan dimintai pertanggungjawaban."

Editor : Stefanus Dile Payong