Melonjak,Kasus DBD Di Kalimantan Barat Mencapai 2.303 Kasus, Ini Kata Ketua DPR RI Puan Maharani

JAKARTA, iNewsBelu.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman virus Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia menekankan pentingnya langkah preventif pencegahan merebaknya penyakit DBD untuk menekan risiko kematian. 

"Pemerintah agar segera bertindak menghadapi merebaknya DBD dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah potensi melebarnya wabah di berbagai daerah di Indonesia," kata Puan, Rabu (20/9/2023). 

Baca Juga

300 Orang Tewas di Bangladesh Akibat Diserang Wabah Demam Berdarah Dengue

Puan pun menyoroti peningkatan penyebaran penyakit DBD di daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Tingginya lonjakan kasus DBD di daerah tersebut dinilai harus menjadi perhatian. Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar, kasus penyakit DBD telah mencapai 2.303 kasus hingga September 2023. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus 2023 lalu di mana terdapat 1.306 kasus. Sepanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 27 kasus kematian akibat DBD di Kalbar, dengan 19 di antaranya anak-anak.

Kenaikan angka kasus DBD di wilayah Kalbar disinyalir akibat kemarau berkepanjangan yang meliputi sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menekan penyakit DBD di seluruh wilayah Indonesia. 

"Di tengah peningkatan suhu lingkungan terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes Aegypti yang harus diwaspadai untuk menekan jumlah kasus DBD yang berpotensi terus meningkat," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini.

Sementara itu menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus DBD pada tahun 2023 juga meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.694 kasus. 

Provinsi Jawa Barat memiliki kasus DBD terbanyak dengan lebih dari 6.000 kasus. Kemudian disusul dengan Bali sebanyak 3.400 kasus, lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). DPR mengingatkan Pemerintah untuk merespons cepat upaya pencegahan peningkatan kasus DBD. 

"Catatan tersebut harus segera disikapi dengan upaya pencegahan yang masif antara lain dengan konsisten menebar pesan kepada masyarakat agar menguras, menimbun dan menutup (3M)," ungkap Puan. 

Baca Juga

Patut Diketahui, Ini Ciri-ciri Rumah yang Kerap Jadi Sarang Nyamuk

Mantan Menko PMK ini menambahkan, upaya pencegahan merebaknya kasus DBD juga mencakup dengan peningkatan pemantauan kasus DBD. Puan pun menekankan peningkatan akses ke perawatan medis bagi masyarakat, dan menghilangkan sarang nyamuk di sekitar rumah-rumah penduduk dengan berbagai sarana dan fasilitas. "Gerakan bersih-bersih lingkungan, termasuk membersihkan sampah, bak-bak penampungan air yang kerap menjadi sarang nyamuk, harus gencar dilakukan," tuturnya. 

Puan juga mendorong digencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai gejala DBD. Mulai dari demam, lemas, selalu mengantuk, muntah, nyeri perut hebat, pendarahan, bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah hingga buang air besar berdarah. “Jadi dengan edukasi yang baik, masyarakat cepat memeriksakan diri atau anggota keluarganya bila mengalami gejala-gejala tersebut. Khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil,” katanya.

Editor : Stefanus Dile Payong