JAKARTA, iNewsBelu.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara langsung meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar lembaganya dapat memberikan teguran politik secara terbuka kepada para menteri. Teguran politik akan dilayangkan kepada menteri yang kinerjanya buruk dan berpotensi menghambat visi dan misi Presiden.
Mulanya, Puan menyampaikan bahwa DPR melalui alat kelengkapan dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada, akan menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab.
"Maka, apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan, dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI," kata Puan dalam pidato pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut dia, hal ini penting agar visi dan misi Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Hal ini juga, kata Puan, menjadi bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi, serta bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat.
Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional.
"Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," ujarnya.
"Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden, dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara," tuturnya melanjutkan.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
