JAKARTA - Eurico Guterres merupakan pejuang Timor Leste yang pro Indonesia. Pria kelahiran Uatulari, Viqueque 4 Juli 1969 ini merupakan tokoh pemuda yang menolak Timor Leste lepas dari Indonesia. Timor Leste yang dulu bernama Timor-Timur (Timtim) merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bergabungnya Timtim ke Indonesia berawal dari upaya Presiden Soeharto meredam konflik di wilayah jajahan Portugis tersebut. Pemerintah kemudian menggelar Operasi Seroja pada 1975. Operasi militer berskala besar itu merupakan yang pertama dilakukan TNI setelah Indonesia merdeka. Kendati berhasil menyatukan Timor Leste dengan Indonesia, namun upaya tersebut tidak mampu membuat daerah tersebut damai.
Saat Reformasi bergulir, Presiden B.J Habibie meminta PBB untuk menjembatani Indonesia dan Portugal soal Timtim. Hasilnya, Indonesia dan Portugas sepakat menggelar jajak pendapat atau Referendum. Upaya tersebut pun mendapat penolakan. Bersama ribuan warga Timtim dan pengikutnya, Eurico Guterres yang merupakan Wakil Panglima Pejuang Pro Indonesia ini menentang kemerdekaan Timor Leste. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, Eurico sempat menjabat sebagai anggota DPRD TimTim dari Fraksi Golkar periode 1999-2004. Eurico Guterres yang dibesarkan oleh salah seorang warga Indonesia dan disekolahkan di sekolah Katolik Hati Kudus Yesus di Becora, Dili melakukan perlawanan. Namun dalam jajak pendapat atau Referendum yang digelar pada 30 Agustus 1999, Timor Leste dinyatakan merdeka.
Pada 19 Oktober 1999, Sidang Umum MPR menyetujui hasil referendum Timtim lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini diatur dalam Ketetapan Nomor V/MPR/1999, yang menyatakan Ketetapan Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam NKRI tidak berlaku lagi. Setelah Timor Leste merdeka, Eurico Guterres tetap memilih sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Komandan Milisi Aitarak, Dili ini dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Ad Hoc HAM pada November 2002. Eurico Guterres divonis 10 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat. Vonis tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
Setelah upaya banding gagal, Eurico Guterres akhirnya mendekam di penjara pada Mei 2006. Namun setelah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dikabulkan MA, Eurico Guterres akhirnya bebas pada April 2008 setelah dua tahun menjalani hukuman penjara di LP Cipinang, Jakarta Timur. Selama berada di Indonesia, Eurico Guterres aktif di dunia politik bergabung dengan sejumlah parpol di antaranya, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN). Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) hingga Partai Gerindra. Tidak hanya itu, Eurico Guterres juga diangkat menjadi Ketua DPP Uni Timor Aswain (UNTAS) atau organisasi yang memayungi warga eks Timtim sejak 2010 sebelum akhirnya memutuskan mundur pada 2019. Perjuangan Eurico Guterres untuk Indonesia mulai diakui.
Pada Desember 2020, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberikan penghargaan Patriot Bela Negara kepada Eurico Guterres dan belasan ribu eks pejuang Timtim. Eurico dinilai telah berjasa dan rela berkorban demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Puncaknya, Eurico Guterres mendapatkan anugerah Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 12 Agustus 2021. Pemberian tanda kehormatan itu berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 76, 77 dan 78 TK Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Paramadharma dan Bintang Jasa.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
