Pertama, mendesak ketua panitia segera mengklarifikasi secara resmi ke publik terkait mandeknya pembangunan Menara Lonceng.
Kedua, mendesak Bupati Sikka segera mencabut SK panitia pembangunan Menara Lonceng yang dinilai cacat prosedural dan tidak berkekuatan hukum.
Dan ketiga, mendesak Bupati Sikka untuk secepatnya membicarakan pembangunan Menara Lonceng dengan DPRD dan pihak-pihak terkait.
Informasi yang dihimpun, pembangunan Menara Lonceng direncanakan menelan biaya Rp12 miliar. Biaya pembangunan bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka, Program Corporate Social Responsibility, para donatur, dan sumbangan dari masyarakat luas secara sukarela.
Editor : Stefanus Dile Payong
Artikel Terkait
