Jokowi Teken Perpres 50/2022, Jamin Gaji Pejabat Administrasi Jadi Fungsional Tak Turun

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2022 tentang penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. Perpres itu ditandatangani pada 4 April 2022. 

Perpres itu menjelaskan kebijakan penataan birokrasi dilaksanakan melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional yang sesuai tugas dan fungsi jabatan.

Baca Juga

Terungkap! ini Titipan Pesan Presiden Jokowi ke 4 Menteri Sebelum Sidang di MK

"Bahwa pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan birokrasi perlu dijamin agar penghasilannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi," bunyi Perpres tersebut dikutip Jumat (8/4/202). Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional di antaranya jabatan struktural eselon III a atau eselon III b, eselon IV a atau eselon IV b; dan eselon V.

Pasal 1 berbunyi:   

1. Pejabat Administrasi dialihkan menjadi pejabat Fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah mengenai penataan birokrasi.  
2. Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:  
a. Pejabat Administrator yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IIIa atau eselon IIIb; 
b. Pejabat Pengawas yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IVa atau eselon IVb; dan 
c. Pejabat Pelaksana yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon V.

Baca Juga

Presiden Jokowi Sebut Boleh Kampanye dan Memihak, Ini Tanggapan Megawati

Pasal 2 

1. Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki Jabatan Administrasi. 
2. Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

1 adalah besaran penghasilan yang merupakan akumulasi dari besaran komponen penghasilan yang meliputi:  
a. Tunjangan jabatan;  
b. Tunjangan kinerja bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat; dan/ atau  
c. Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Baca Juga

Hari Ketiga di NTT Presiden Jokowi Resmikan Rumah Sakit hingga Gereja di Kota Kupang Hari Ini

Besaran komponen penghasilan termasuk memperhitungkan Tambahan Penghasilan bagi Pemerintah Daerah yang memberikan Tambahan Penghasilan kepada PNS. Dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya.  
Dan dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya. Penghasilan tersebut diberikan sejak Pejabat Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penghasilan berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian. Dan ketentuan penghasilan tidak berlaku apabila Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan pemberhentian pembayaran/penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 6  

Baca Juga

Tidak Lagi Pakai Baju Hitam - Putih Desain Presiden Jokowi, Ternyata Ini Alasannya Ganjar Pranowo

Ketentuan mengenai teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan:  

a. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Instansi Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan  

b. Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Editor : Stefanus Dile Payong