get app
inews
Aa Read Next : Tolak Hasil Pilpres 2024, TPN Ganjar-Mahfud Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Romo Magnis: Presiden Jokowi Bagi-Bagi Bansos Adalah Pencurian dan Langgar Etika

Selasa, 02 April 2024 | 19:53 WIB
header img
Romo Magnis bersaksi di Sidang PHPU Pilpres 2024 (Foto : Istimewa)


JAKARTA, iNewsBelu.id  – Guru Besar Filsafat dan Etika, Profesor Franz Magnis Suseno SJ atau Romo Magnis menilai, aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengandalkan kekuasaan untuk membagikan bantuan sosial (bansos) dalam rangka mengampanyekan salah satu satu paslon peserta Pilpres 2024, merupakan pencurian dan melanggar etika.

Hal itu disampaikan Romo Magnis dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).

"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik Presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Romo Magnis.

Romo Magnis menilai, aksi tersebut menyerupai tindakan seorang karyawan toko, yang diam-diam mengambil uang tunai di kasir. Selain itu, pembagian bansos itu juga menandai bahwa Presiden telah kehilangan wawasan etika dasar atas jabatan, yang diemban. Bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan untuk seluruh masyarakat.

Lebih lanjut, Romo Magnis menuturkan, pendaftaran putra sulung Presiden Jokowi, Gibran sebagai Cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianggap pelanggaran etika berat, karena pendaftarannya didasarkan pada putusan yang dalam prosesnya terjadi pelanggaran etika.

“Mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika berat merupakan pelanggaran berat etika sendiri,” tegas Romo.

Selain itu, Romo Magnis mengatakan, aksi Presiden yang menggunakan kedudukan dan kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada ASN, TNI, Polri, dan aparat lain untuk mendukung salah satu paslon, serta menggunakan kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada salah satu paslon adalah termasuk pelanggaran etika berat.

Begitu pun saat Presiden memakai kekuasaan yang diberikan oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya atau yang dikenal dengan nepotisme.

“Itu amat memalukan, karena membuktikan dia tidak mempunyai wawasan seorang presiden ‘hidupku seratus persen demi rakyatku’ melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” katanya.

Editor : Stefanus Dile Payong

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut