Distribusi Bantuan Kelaparan di Papua Tengah Dihambat OPM, Ini Kata BNPB

JAKARTA, iNewsBelu.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menghambat distribusi bantuan untuk bencana kelaparan di Papua Tengah. Bantuan itu sejatinya disalurkan bagi 7.500 warga yang kelaparan akibat cuaca dingin. 

 “Masih ada gangguan keamanan ini dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga terkadang bantuan-bantuan rutin yang didatangkan melalui udara ini juga terhambat, terhambat oleh gangguan-gangguan keamanan tersebut begitu,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/8/2023).

Baca Juga

Longsor di Tana Toraja Sulsel, 14 Orang Tewas

Akibat bencana kelaparan ini, sebanyak enam orang meninggal dunia. Satu di antaranya adalah seorang bayi yang meninggal diduga dikarenakan diare dan dehidrasi. “Jadi ini setiap tahun ini terjadi di daerah yang sama, memang yang tahun ini lebih ekstrem sehingga sampai ada yang meninggal gara-gara kelaparan begitu ya. Ada beberapa ribu pengungsi, jadi masalahnya memang agak pelik dan harus dipecahkan secara terpadu,” kata Suharyanto.

Selain itu, kata Suharyanto, proses distribusi bantuan juga memakan waktu karena medan yang dilewati cukup sulit dan tidak bisa menggunakan kendaraan roda empat.  

“Itu di daerah tempat terjadinya bencana ini cukup sulit karena secara bedanya tidak bisa didatangi oleh kendaraan roda empat, jadi hanya menggunakan roda dua, dengan dari pesawat udara. Itu pun bukan seperti di Jawa ini banyak bisa naik sepeda motor 1, 2 jam, ini sampai beberapa jam begitu karena jaraknya cukup jauh,” katanya.

Baca Juga

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki 6.000 Orang Mengungsi Berminggu-minggu

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan untuk mengatasi permasalahan ini sejumlah bantuan dari kementerian dan lembaga telah disalurkan.

“Kita pastikan kebutuhan dasarnya dari pengungsi ini, mudah-mudahan segera bisa tertangani yang jangka pendek dulu nih. Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya ya memang harus dipikirkan secara terpadu semua kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Editor : Stefanus Dile Payong