Tokoh Adat Dukung KPK Berantas Korupsi di Papua: Jangan Lecehkan Hak Rakyat

JAKARTA, iNewsBelu.id  - Tokoh adat di Sentani Boas Assa Enoch mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberantas korupsi di wilayah Papua. Ondoafi Sosiri ini meminta anak-anak Papua yang menjadi memimpin masyarakat sebagai gubernur, bupati, atau jabatan apa saja untuk menjaga dengan baik hak-hak rakyat. Disebutkan bahwa dana miliaran rupiah yang sedang diuber-uber oleh KPK saat ini entah hilang di mana. 

“Sebagai anak negeri dan sebagai orang Indonesia, saya mengutuk hal itu. Hak-hak masyarakat diinjak-injak, diperkosa. Itu dosa,” kata Boas, Sabtu (1/10/2022). Dia menuturkan bahwa jika dana-dana hak rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat, masyarakat juga yang akan dirugikan.

Baca Juga

Astaga! Dugaan Suap Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Abdul Latif dan 5 Kepala Dinas Diciduk KPK

 “Dengan dana-dana itu, mereka bisa mensuplai senjata. Senjata tidak bisa masuk sendiri, pasti ada dalang. Ada dalang, barang itu ada,”ungkap Boas

Tokoh adat Sentani berusia 70 tahun ini secara khusus meminta Gubernur Lukas Enembe berjiwa besar. “Kalau mau membela diri, dipanggil, datang, bicara langsung. Jangan begitu dipanggil pakai tenaga apa segala untuk memback up, Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadi pengecut, harus gentleman,” tutur Boas. 

Dirinya juga mengimbau warga yang menjaga Lukas Enembe di rumah kediamannya, untuk tidak menghalang-halangi upaya KPK. 

Baca Juga

Terkait Dugaan Korupsi Lukas Enembe, KPK Panggil Petinggi Kasino di Singapura

“Tidak usah menghalangi aparat yang datang. Mereka datang untuk menjemput Pak gubernur. Izinkan beliau pergi untuk pertanggungjawabkan itu semua. Beliau tidak akan diapa-apakan. Hukum menjamin. Sekali lagi hukum menjamin. Jangan bertindak bodoh,’’ pungkas Boas.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Sabtu, 01 Oktober 2022 - 16:01 WIB oleh Puguh Hariyanto dengan judul "Dukung KPK Berantas Korupsi di Papua, Tokoh Adat: Jangan Lecehkan Hak Rakyat". 

Editor : Stefanus Dile Payong