Sepakat, Gaji Guru dan Nakes PPPK Daerah Ditanggung Pusat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah pusat akan menanggung gaji guru dan tenaga kesehatan (nakes) daerah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027. Anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan itu mencapai Rp23 triliun.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memaparkan hasil pembahasan RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (29/9/2026).

Baca Juga

Lulus PPPK Suami di Aceh Tega Ceraikan Istri

Said menjelaskan, DPR dan pemerintah juga telah menyepakati sejumlah kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027. Salah satunya, pemerintah pusat menanggung kebutuhan gaji atau honorarium guru dan nakes daerah yang berstatus PPPK dan bekerja di lingkungan pemerintah daerah.

"Kami anggarkan pada RAPBN 2027 sebesar Rp23 triliun. Penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah," ucap Said.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini harus ditanggung pemerintah daerah. Dengan demikian, ruang fiskal daerah dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Baca Juga

502 Calon PPPK Guru di Belu NTT Jalani Tes Kesehatan Di RSUD Atambua

Selain soal gaji PPPK, DPR dan pemerintah juga sepakat menunda pemberlakuan mandatory spending daerah. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Dari evaluasi atas mandat tersebut, kami sepakat untuk memberikan penundaan pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah terselamatkan," tuturnya.

Dalam pembahasan TKD, DPR dan pemerintah juga menyepakati percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Salah satu langkah yang disebut adalah memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menambah beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga

Pemerintah Resmi Hapus Tenaga Honorer 28 November 2023

"Percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil, antara lain dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ucap Said.

Editor: Stefanus Dile Payong