Hunian Tetap Korban Badai Seroja Kota Kupang Mulai Dikerjakan

KUPANG,iNews.id - Wali Kota Kupang, Jefirstson R. Riwu Kore,melakukan peletakan batu pertama pembangunan
hunian tetap (Huntap)  permukiman terdampak badai siklon tropis seroja khusus rumah rusak berat di Kota Kupang, April
2021 lalu  yang berlokasi di Naituta, Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak. Senin(05/7/2021).

Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan bantuan Pemerintah pusat melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari sejumlah usulan relokasi yang disampaikan Wali Kota, disetujui
sejumlah 172 unit yang akan dibangun sesuai lahan yang tersedia dan disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang

Wali Kota Kupang Jefirstson R. Riwu Kore dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Menteri PUPR
beserta jajarannya atas responsnya sehingga pembangunan Huntap dapat terealisasi. Ucapan terima kasih juga
disampaikan kepada Jajaran Balai PPW dan P2P yang telah membantu memperjuangkan usulan Pemkot Kupang ke
pemerintah pusat bagi penanggulangan korban seroja.

" Pemkot Kupang terus berusaha bersama pemerintah pusat untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak badai
siklon seroja dan pembangunan rumah layak huni kali ini akan diberikan kepada 172 penerima dengan estimasi
pembangunan selama 5 bulan, untuk itu saya berharap bagi penerima untuk bersabar dan marilah kita doakan agar
pembangunan berjalan lancar serta dapat rampung sesuai jadwal," ungkap Wali Kota. 

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Kupang menjelaskan bahwa untuk dampak bencana alam badai seroja terbagi dalam
3 jenis kerusakan yaitu ringan, sedang dan berat. Untuk penanganan kategori rusak berat sebagian direlokasi karena
tempat tinggal korban sudah tidak bisa dihuni sehingga digantikan dengan hunian tetap yang mulai dikerjakan saat ini,
sedangkan yang sebagian lagi serta untuk kategori rusak sedang dan ringan akan diproses penggantiannya oleh pemerintah
pusat yang hingga saat ini belum terealisasi karena masih dalam proses dan tahapan evaluasi. 

"Saya sudah ingatkan kepada para lurah dan camat agar memastikan lokasi tempat tinggal warga yang sudah tidak bisa
dihuni lagi dipastikan tidak ada yang menempati lagi karena lokasinya rawan bencana dan warganya telah direlokasi ke
tempat yang baru. Namun lokasi tersebut akan ditata agar hijau kembali," kata Jefri.

Kepala Balai PPW NTT  menjelaskan  bahwa pembangunan rumah hunian tetap ini dikerjakan dengan prinsip "Build
Back Better", menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) yang memiliki keunggulan tahan gempa,
dibangun lebih cepat dan bisa dikembangkan. 

"Rumahnya Tipe 36 dengan luas tanah 108m² (9×12) dan dilengkapi prasarana dasar permukiman antara lain jaringan air
bersih, jalan lingkungan dan fasilitas umum lainnya dan diharapkan pembangunan rumah dan prasarana pendukungnya ini
dapat diselesaikan dalam 5 bulan ke depan," ujarnya. 

Harapannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain; kawasan permukiman lama dijaga untuk tidak dihuni
lagi dan apabila dimanfaatkan hanya difungsikan selain pemukiman untuk menghindari potensi bencana serta disiapkan
pengelolaan paska selesainya pembangunan hunian tetap nanti seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan fasilitas
pendukungnya, penghijauan lingkungan dan lain-lain. 

Editor : Stefanus Dile Payong